IKD dan Face Recognition Dukcapil Dukung Digitalisasi Bantuan Sosial Agar Lebih Tepat Sasaran

Jakarta — Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukan sekadar inovasi administratif. Inovasi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien.

Demikian terungkap dalam Forum Dukcapil Prima dengan Topik: “Sosialisasi Program Digitalisasi Perlinsos dengan memanfaatkan DPI: Peran dan Dukungan Dukcapil,” Kamis (11/9/2025). 

Dalam paparannya sebagai narasumber, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum menjelaskan bahwa pemerintah melakukan piloting digitalisasi Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. "Dukcapil dari awal sudah terlibat dalam piloting di Banyuwangi. Dalam Forum ini saya menyampaikan berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk menyongsong implementasi digitalisasi perlindungan sosial secara nasional ke depan," kata Ningrum mengawali paparannya.

Baca Lainnya :

• MENGENAL MARAWA NAGARI & STEMPEL CAP POS0
• BUPATI SOLOK BUKA RAKOR ADMINDUK DAN LOUNCHING INOVASI JELAJAH 13020
• PENIPUAN MENGATASNAMAKAN IKD0
• Call To Service - Selesaikan Masalah Data Kependudukan0
• Begini Urus Perpindahan Penduduk Anak di Bawah 17 Tahun Tanpa Orang Tua/Wali 1

Direktur IDKN ini mengungkapkan, sejak 18 Juli 2025 sudah 7 tim teknis Ditjen Dukcapil yang diterjunkan langsung ke Banyuwangi untuk mendata penduduk yang disasar sebanyak 48 ribu jiwa. "Hingga kini total aktivasi IKD sebanyak 36 ribu jiwa termasuk 23 ribu peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian sebanyak 25 ribu jiwa tidak mempunyai handphone, atau kalau pun punya hape tapi tidak mendukung atau tidak support."

Kendati demikian, jelas Ningrum, bukan berarti penduduk tersebut tak bisa memperoleh bansos. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga atau KTP-el secara fisik itu juga bisa dipergunakan untuk verifikasi dan validasi. "Mereka bisa didata melalui KK, face recognition atau teknologi pengenal wajah. Bisa juga memakai KTP-el, atau melalui agen Perlinsos yang ditentukan Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota." 

Setiap agen bisa meng-cover 50-100 bahkan lebih masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut namun hapenya tidak mendukung. "Artinya, tidak satupun yang tidak bisa diakses ke dalam database kependudukan, gunanya adalah untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan ini tepat sasaran. Makanya kenapa setiap data penduduk itu perlu kita update dan datanya harus yang terkini supaya bantuan itu tepat sasaran. Jangan sampai orang yang menerima bantuan ini, siapa tahu dia sudah meninggal." 

Adapun peran dan dukungan langsung jajaran Dukcapil Kemendagri terhadap piloting digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi, adalah melakukan percepatan aktivasi IKD bagi calon penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian mengintegrasikan portal Perlinsos dengan single sign on (SSO) IKD dan Face Recognition atau FR. "Keduanya sudah terintegrasi, jadi kami di Ditjen Dukcapil lanjut terus membantu memberikan dukungan pelatihan digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi."

Selanjutnya mengintegrasikan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP, khususnya untuk pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Ini dilakukan melalui updating data: lahir-mati-pindah-datang atau (Lampid). "DTSEN ini terus kita padankan dan update minimal tiga bulan sekali," demikian Direktur IDKN Handayani Ningrum memungkasi paparannya.

IKD sebagai Digital ID
Narsum Principal Govtech Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Andika menjelaskan, anggaran nasional terkait seluruh jenis perlindungan sosial sangat besar, yakni di atas Rp 500 triliun setiap tahun. "Namun masalah ketidaktepatan sasaran dari program perlinsos saat ini masih terjadi. Bukan untuk saling menyalahkan, namun memang hari ini Indonesia kita bicara transformasi digital kita belum memiliki sebuah digital public infrastructure (DPI) yang efektif," tutur Andika.

Menurut Andika, salah satu komponen yang utama dan relevan DPI adalah identitas digital. "Jadi dalam hal ini IKD adalah fondasinya untuk bisa membuat pelayanan ini semakin efisien mudah bagi masyarakat."

Selanjutnya komponen penting DPI adalah terkait pertukaran data atau data exchange platform. "Nah dua komponen utama inilah yang akan kita uji cobakan di Banyuwangi. Piloting ini kita mulai di bansos, tapi ke depan kita akan menggunakan implementasi DPI ini untuk berbagai use case lain yang bisa membantu atau menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," papar Andika.

Terkait penetapan atau penentuan target penerima Bansos, sebelumnya ada mekanisme musyawarah desa naik ke kabupaten kota baru di-submit ke Kemensos. 

Andika menjelaskan, akan dicoba seperti model benchmark yang dipakai di beberapa negara berkembang maupun negara maju. Bantuan pemerintah itu bisa diakses secara 'self registration' oleh masyarakat yang merasa butuh.

"Nah, inilah yang kita coba di Banyuwangi sehingga piloting ini mencoba untuk membayangkan bahwa ini kita seperti riset dari nol. Siapapun yang merasa butuh silahkan daftar dalam periode pendaftaran di bulan akhir September sampai nanti bulan akhir Oktober. Semua akan bisa akses, supaya semua orang bisa mendaftar dengan mudah, maka memang komponen Digital ID menjadi penting," Andika memungkas penjelasannya. (Sumber.https://dukcapil.kemendagri.go.id/)